Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

KABUA membuka Sosialisasi JDIH dan Perpustakaan di Makassar

Dr. H. Subagyo, SH., MM.Makassar-Humas: “Harga informasi itu mahal” ungkap Dr. H. Subagyo, SH., MM. Ketika membuka Sosialisasi Pembentukan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi serta Sosialisasi Pemberdayaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Di Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat di hotel Quality Plaza Makassar(29/09/2011).

Read more...

Sosialisasi Pembentukan JDIH di Palangkaraya

Sosialisasi JDIH di PalangkarayaPalangkaraya-JDI: Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dr. Noomi Siahaan secara resmi membuka Sosialisasi Pembentukan Jaringan Dokumentasi Informasi  Hukum (JDIH) pada Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Peradilan di Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Rabu, 12 Oktober pukul 19.00 WIB.

Read more...

Sosialisasi JDIH di Medan Sumatera Utara

Sosialisasi JDIH di Medan Sumatera UtaraMedan – HUMAS, Setelah sebelumnya diadakan di kota Makassar dan Palangkaraya, pada tanggal 26 – 28 Oktober 2011 Sosialisasi Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kembali diselenggarakan di kota Medan. Di Ruang Jupiter Hotel Grand Angkasa, sebanyak 46 peserta yang terdiri dari para Panitera Muda Hukum dari 4 (empat) lingkungan peradilan di

Read more...

Sosialisasi JDIH di Daerah Istimewa Yogjakarta

Sosialisasi JDIH di  Daerah Istimewa YogjakartaDI.Yogyakarta – JDI, “ Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tak lain adalah upaya untuk menumbuhkembangkan citra pengadilan yang modern” hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas DR.Ridwan Mansyur,SH, MH pada saat acara pembukaan sosialisasi Jaringan

Read more...

Sosialisasi JDIH di Balikpapan Kalimantan Timur

Sosialisasi JDIH di Balikpapan Kalimantan TimurJDI-Balikpapan. Berkaitan dengan SK KMA No. 033A/KMA/SK/II/2012 tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan; dan SK KABUA No. 18/BUA/SK/II/2012.

Read more...